Pancasila Sebagai Dasar Negara

-

Pancasila Sebagai Dasar Negara

a.    Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alasan MPR tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 adalah karena “Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan”.

b.    Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan yang dipandan, paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.

c.    Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial dimaksudkan untuk memperkokoh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara pada tahun 1945.

d.    Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan  dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

Peniadaan Penjelasan UUD 1945 dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan status Penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan. Selain itu, Penjelasan UUD 1945 bukanlah produk BPUPKI atau PPKI karena kedua lembaga ini hanya menyusun rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) UUD 1945 tanpa penjelasan.

e.    Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum.

Artinya perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan naskah perubahan-perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Identitas Nasional

-
Gambar
1. Ada berapa budaya Indonesia yang diklaim Malaysia? Adakah contoh lainnya?  Sebutkan, apakah klaim tersebut dimungkinkan terjadi lagi di kemudian hari? Kebudayaan yang diklaim oleh Malaysia adalah : 1) Kuda Lumping Meskipun kuda lumping berasal dari Indonesia yaitu Ponorogo Jawa Timur, Malaysia pun pernah megklaim kuda lumping sebagai kebudayaan mereka. Hal ini dikarenakan orang Indonesia yang sedang menetap di Malaysia mewariskan budaya Indonesia di Malaysia kepada keturunannya yang berada di sana. 2) Angklung Alat musik ini pernah di klaim Malaysia sebagai warisan budaya mereka. kemudian setelah Indonesia mendaftarkan kepada UNESCO pada bulan November 2010 kisruhpun berkhir. Angklung ini pun terdaftar sebagai Karya Agung Warisan Budaya Lisan di UNESCO. 3) Batik Malaysia pun pernah mengklaim batik sebagai dari budaya mereka. kemudian pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, pemerintah Indonesia pun segera mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan dunia. Meski telah di
Baca selengkapnya

Hak Asasi Manusia (HAM)

-
Gambar
Dianutnya rezim HAM yang detail dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Berikan contoh kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia dan berikan pandangan Anda! Jawab     Setuju, karena dengan dianut rezim ham pemerintah menetapkan aturan kepada masyarakat untuk berprilaku sesuai dengan norma dan aturan yang telah di tetapkan pemerintah dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa pemerintah harus berupaya menegakan ham yang ada di Indonesia supaya tidak ada lagi kasus ham yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah dengan adanya Tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang melibatkan mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi menuntut presiden soeharto turun jabatan akibat kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada rakyat dan dilatar belakangi oleh beber
Baca selengkapnya

Pancasila Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

-
Pancasila Dasar Nilai Pengembangan Ilmu -Anda dipersilakan untuk menelusuri pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nila-nilai Pancasila      Pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila,yaitu dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong kepada gaya hidup yang semakin berubah akibat adanya teknologi smartphone mengubah kebiasaan dan budaya yang terjadi di masyarakat. dengan adanya teknologi masyarakat lebih memiliki sifat individual karena adanya smartphone masyarakat lebih suka berkomunikasi secara chat dibandingka berkomunikasi secara langsung hal tersebut tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam pancasila. kemudian memikirkan keseimbangan bersama dalam keadilan dalam kehidupan disini mempunyai sikap sosial yang tinggi tidak hanya memikiran dirinya sendiri menghilangkan sikap yang merugikan orang banyak. Misalnya kasus hukum, hukum bias dibeli sehingga tersangka yang seharusnya bersalah menjadi bebas karena ua
Baca selengkapnya